PETER HANDKE DAN MAGSAYSAY UNTUK PRAMOEDYA

Anindita S Thayf *
Jawa Pos, 01/12/2019
 
Peter Handke, sastrawan asal Austria, diganjar penghargaan Nobel Sastra 2019 oleh Akademi Swedia. Belum sampai sepekan setelah kabar itu tersiar, polemik bermunculan. Selebriti sastra dunia Salman Rushdie dan filsuf Slavoj Zizek mengajukan keberatan atas penganugerahan untuk Handke. Selain itu, muncul pula petisi online yang menggugat keputusan Akademi Swedia tersebut. Alasan semuanya sama: Handke dianggap pendukung pemimpin Serbia, Slobodan Milosevic—orang yang dianggap sebagai penjahat perang Yugoslavia pada 1990.
 
Polemik Nobel Sastra untuk Handke ini mengingatkan pada hiruk pikuk serupa yang pecah ketika Pramoedya Ananta Toer memperoleh Hadiah Magsaysay pada 1995. Para sastrawan yang dulu tergabung dalam Manifes Kebudayaan (Manikebu) langsung meneriakkan penolakan. Mereka menggugat keputusan Yayasan Hadiah Magsaysay kala itu. Mochtar Lubis yang pernah menerima penghargaan tersebut juga bereaksi. Dia mengembalikan piagam Magsaysay karena permintaannya agar penghargaan kepada Pramoedya dibatalkan tidak dipenuhi.
 
Kita bisa menyimak kembali alasan penolakan kelompok Manikebu kala itu. Dalam pernyataannya, kedua puluh enam seniman yang dipelopori Mochtar Lubis dan Taufiq Ismail ini berargumen, antara lain: “Kami menduga bahwa Yayasan Hadiah Magsaysay tidak sepenuhnya tahu tentang peran tidak terpuji Pramoedya pada masa paling gelap bagi kreativitas di zaman Demokrasi Terpimpin, ketika dia [Pramoedya] memimpin penindasan sesama seniman yang tidak sepaham dengan dia.” Di Filipina, tempat dimana Yayasan Hadiah Magsaysay berada, sastrawan F. Sionil Jose turut membuat pernyataan yang tidak kalah garang. Dia menyatakan bahwa memberikan Hadiah Magsaysay kepada Pramoedya sama saja dengan memberikan penghargaan kepada diktator Ferdinand Marcos (Polemik Hadiah Magsaysay, 1995).
 
Bila disimak baik-baik, irama tabuhan gendang penolakan itu, baik terhadap Handke maupun Pramoedya, memainkan tuduhan senada, yaitu mempermasalahkan masa lalu si pengarang. Bagi pihak penggugat, masa lalu seorang pengarang adalah tolak ukur yang sangat penting dalam menentukan apakah dia layak menerima penghargaan semacam Nobel Sastra atau Magsaysay. Para penggugat ini menghadirkan diri mereka layaknya “Polisi Moral” yang merasa berhak mengukur moralitas dan pilihan politik seorang pengarang di masa lalu. Bagi mereka, moralitas pengarang menentukan moralitas karyanya; bila moralnya baik maka karyanya mesti baik pula.
 
Bilapun kita mencoba mengikuti argumentasi yang ada, sebagaimana yang disampaikan Salman Rushdie, umpamanya, hal itu bisa saja berubah menjadi senjata makan tuan. Yaitu, ketika suatu hari nanti Rushdie terpilih menerima Nobel Sastra. Sebagian besar umat muslim, terutama di Iran, barangkali akan langsung melayangkan gugatan berjamaah kepada Akademi Swedia. Bagi mereka, Rushdie pengarang Islamophobia karena karyanya, Ayat-Ayat Setan, dianggap menghina Nabi Muhammad. Di mata mereka, Salman Rushdie tidak layak menerima Nobel Sastra.
 
Seorang pengarang tentu memiliki alasan tersendiri perihal pilihan moral dan keberpihakan politiknya. Ketika Gunter Grass bergabung dengan Nazi, Pramoedya menjadi anggota Lekra yang berafiliasi dengan PKI, dan Handke mendukung temannya, Slobodan Milosevic, semua itu adalah pilihan pribadi. Namun, hanyalah suatu penilaian cacat yang akan dihasilkan jika benar-salahnya pilihan tersebut dinilai oleh pihak lain yang jelas berada pada posisi berseberangan. Dan, adalah gegabah jika pilihan politik seorang pengarang dihubung-hubungkan dengan baik-buruknya karya si pengarang dan pantas-tidak pantasnya dia mendapat penghargaan atas karyanya.
 
Sastra, Ya Sastra
 
Hal penting yang seolah terlupakan dari argumen para penggugat Pramoedya dan Handke adalah bahwa Hadiah Magsaysay dan Nobel Sastra merupakan penghargaan untuk karya sastra. Artinya, yang dinilai adalah karya sastra, bukan pengarangnya (moralitas, pilihan politiknya). Yang dilihat adalah teks sastra, bukan biografi individu pengarangnya. Maka, sungguh tepatlah pernyataan Gus Dur ketika dimintai pendapat terkait polemik Hadiah Magsaysay yang diberikan kepada Pramoedya, “Kalau saya sih menilai sastra, ya sastra (Polemik Hadiah Magsaysay, 1995).”
 
Kejelasan posisi Nobel Sastra dan Hadiah Magsaysay sebagai bentuk penghargaan terhadap karya sastra bisa dilihat dari argumentasi pihak penyelenggara. Akademi Swedia berpendapat Handke berhak menerima Nobel Sastra karena “karya Peter Handke sukses mempengaruhi ilmu linguistik dan mengeksploitasi berbagai pengalaman manusia.” Adapun alasan Yayasan Magsaysay memberikan penghargaan dalam bidang Jurnalisme, Sastra dan Seni Komunikasi kepada Pramoedya adalah karena “telah menghasilkan karya-karya unggul mengenai kebangkitan sejarah dan pengalaman modern masyarakat Indonesia.”
 
Terlepas dari apakah suatu penghargaan bisa dibatalkan atau tidak, perdebatan yang terjadi mestinya berpusar pada karya/teks sastra. Misalnya, kita bisa mempertanyakan dan mengkritisi ukuran apa yang dipakai pihak penyelenggara sehingga sebuah karya layak mendapat penghargaan. Dengan demikian, polemik yang terlahir akan lebih cerdas, bukan sesuatu yang banal.
 
Pemberhalaan terhadap pengarang memang acap kali terjadi. Gampang didapati pembaca lebih mengidolakan seorang pengarang dibandingkan karyanya. Dalam kosakata kita, sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sastra diartikan sebagai “bahasa (kata-kata, gaya bahasa) yang dipakai dalam kitab-kitab (bukan bahasa sehari-hari)”, dan orang yang menghasilkan karya sastra disebut pujangga. Sebagai orang yang menghasilkan “bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab”, seorang pujangga dianggap sebagai orang yang mempunyai kedudukan tinggi, baik dari segi moralitas maupun sebagai “ahli pikir” atau “ahli sastra”. Seorang pujangga sertamerta pula dipandang sebagai bujangga, yaitu “pendeta, petapa; orang cerdik pandai.” Pandangan semacam inilah yang membuat pujangga/bujangga/sastrawan diberhalakan dan tidak disapih dari karyanya.
 
Seorang pengarang bisa saja menulis sembari menenggak abshinte dan menghisap ganja di dalam salah satu kamar rumah bordil, tapi sukses menghasilkan karya yang lebih bagus daripada seorang pengarang saleh yang minim kemampuan pertukangan menulis. Seorang pengarang yang mendukung temannya, yang penjahat perang, bisa saja menghasilkan karya humanis bernilai tinggi ketimbang pengarang yang sepanjang hidupnya menjadi jurnalis atau aktivis atau SJW namun kurang kreatif dan imajinatif. Sekali lagi, Nobel Sastra diperuntukkan untuk sastrawan yang karyanya dianggap terbaik oleh Akademi Swedia, bukan untuk memilih sastrawan malaikat terbaik sedunia.
***

*) Anindita S. Thayf lahir pada 5 April 1978 di Makassar. Menulis cerpen dan novel. Novelnya, Tanah Tabu (Gramedia Pustaka Utama, 2009), menjadi juara I lomba menulis novel Dewan Kesenian Jakarta 2008, finalis Khatulistiwa Literary Award 2009, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul Daughters of Papua (Dalang Publishing, San Francisco, 2014). Novel terbarunya “Ular Tangga” (GPU, 2018). http://sastra-indonesia.com/2019/12/peter-handke-dan-magsaysay-untuk-pramoedya/